Harga Rumah DP 0 Rupiah Program Anies Sandi ?

0 260

Info Harga Rumah DP 0 Rupiah merupakan Program di masa Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan buku saku berisi informasi mengenai program rumah DP Rp 0 milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Di buku tersebut dijelaskan perkiraan harganya.

Berapa Sih Harga Rumah DP Rp 0 Anies-Sandi?

Perkiraan harga rumah DP Rp 0 dibagi menjadi dua tipe, yakni tipe satu kamar tidur dengan luas 21 m2 dan tipe dua kamar dengan luas 36 m2.

Untuk luas 21 m2 harganya di kisaran Rp 184,8 juta, sementara itu untuk tipe 36 m2 dipatok sekitar Rp 316,8 juta.

Di dalam buku tersebut pun disematkan kisaran harga jual hunian per m2 dibagi terhadap beberapa wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.

Harga jual hunian di Jakarta Barat per m2 senilai Rp 8,9 juta, Jakarta Selatan Rp 9,2 juta, Jakarta Timur Rp 8,8 juta, Jakarta Utara Rp 9,6 juta, dan Jakarta Pusat Rp 9,3 juta.

Selain di Jakarta, juga diberikan informasi harga hunian di pinggiran Jakarta, seperti di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan harga jual per m2 Rp 8,4 juta, Depok Rp 8,5 juta per m2, Kabupaten Bogor Rp 8,6 juta per m2, dan Kabupaten Bekasi Rp 8,4 juta per m2.

Berikut Syaratnya Jika Beli Harga Rumah Murah DP Rp 0 Rupiah Tertuang dalam Buku Saku ?

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan buku saku mengenai program rumah DP Rp 0 milik Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Di dalamnya dijelaskan soal latar belakang, landasan hukum serta peruntukan rumah DP Rp 0.

Di buku saku ini juga berisi mengenai latar belakang program harga rumah DP 0 rupiah, landasan hukumnya, persyaratan pembelian rumah DP Rp 0, dan tahapan pelaksanaan program DP Rp 0.

Kemudian ada juga informasi mengenai skema penyelenggaraan rumah DP Rp 0, simulasi kredit kepemilikan. Bagaimana menetapkan harga jualnya pun dipaparkan dalam buku saku ini.

Tahapan pelaksanaan program DP Rp 0 yang mengatur persyaratan warga yang boleh memiliki rumah DP Rp 0 juga diinformasikan secara jelas di buku ini. Setidaknya ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi.

Skema penyelenggaraan rumah DP Rp 0, simulasi kredit kepemilikan, hingga bagaimana menetapkan harga jualnya pun dipaparkan dalam buku saku ini.

Apa Saja Isi Buku Saku Harga Rumah DP 0 Rupiah Itu ?

Berapa Sih Harga Rumah DP Rp 0 Anies-Sandi?
Lokasi Rumah DP Rp 0. Foto: detik.com

Di buku saku dijelaskan rumah tersebut diperuntukkan warga yang berpenghasilan Rp 4-7 juta.

Yang jadi landasan hukumnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2015. Di dalam aturan ini disebut tertulis batas gaji pokok MBR bagi pengaju KPR FLPP untuk rumah tapak adalah sebesar Rp 4 juta, sedangkan untuk rumah susun sebesar Rp 7 juta. Nilai tersebut berlaku sama secara nasional.

Hal yang serupa juga ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269 PMK.010/2015 yang turut menjadi landasan hukum program rumah DP Rp 0.

“Batas harga hunian vertikal bebas PPN 10% sebesar Rp 250 juta. Batasan penghasilan wajib pajak yang berhak mendapat fasilitas tersebut, yakni sebesar Rp 7 juta,” begitu isi aturan tersebut seperti dikutip detikFinance, Selasa (10/4/2018).

Dalam buku saku ini juga diikutsertakan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pasal 1 Ayat 24 disinggung soal warga yang bisa memiliki rumah DP Rp 0.

Apa Saja Isi Buku Saku Harga Rumah DP 0 Rupiah Itu
Lokasi Rumah DP Rp 0. Foto: Agung Pambudhy (Detik.com)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyadari masih ada warga yang keberatan dengan syarat harus berpenghasilan Rp 4-7 juta.

Menurut dia untuk warga yang memang penghasilannya tidak memenuhi syarat itu lebih cocok tinggal di rusunawa alias rumah susun sederhana sewa.

“Kalau mereka di bawah itu, program yang lebih cocok adalah rusunawa,” kata Sandi.

Sandi pun punya hitung-hitungan sendiri yang sudah disusun bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga akhirnya ditetapkan syarat berpenghasilan Rp 4-7 juta per bulan. Pasalnya, mereka harus membayar cicilan Rp 1,7-2,4 juta per bulan untuk harga rumah DP 0 rupiah.

Hitungannya, cicilan rumah DP Rp 0 ini untuk warga yang sudah berpasangan. Jika dua-duanya sudah bekerja maka ketika digabung gajinya bisa mencapai Rp 7 juta. “Kalau combine income-nya ada dua UMR bisa sampai Rp 7 juta,” tambahnya.

Isi Buku Saku Harga Rumah DP 0 Rupiah
Foto : Harga Rumah DP 0 Rupiah

Kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP menjadi salah satu hal yang harus dimiliki warga DKI Jakarta jika ingin membeli rumah DP Rp 0 program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Di dalam buku saku yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta dijelaskan salah satu syarat untuk memilik rumah DP Rp 0 harus memiliki e-KTP yang terbit maksimal 2013, artinya e-KTP yang terbit 2014 ke atas tidak bisa digunakan untuk membeli harga rumah DP 0 rupiah.

BACA JUGA : PT Adhi Persada Properti secara resmi akan memulai kegiatan konstruksi proyek The Padmayana

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membenarkan bahwa syarat warga yang ingin punya rumah DP Rp 0 adalah memiliki e-KTP yang terbit dari awal e-KTP itu ada hingga 2013.

“Iya, kita ingin untuk penyediaan rumah dengan DP nol rupiah ini program yang dikhususkan bagi penduduk DKI yang sudah tinggal di DKI dan menjadi penduduk yang memegang e-KTP dari 2013,” katanya.

Terkait formulasi yang disusun oleh Pemprov ini, Sandi beranggapan bahwa warga Jakarta yang sudah menegang e-KTP maksimal sejak 2013 bukan merupakan warga yang baru datang ke ibu kota, dengan demikian program tersebut bisa tepat sasaran.

“Dan ini yang mengharuskan kita mengunci bahwa ini adalah harus yang betul-betul penduduk resmi Jakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP sejak 2013,” tambahnya.

Harga Rumah DP 0 Rupiah Program Gubernur Anies Sandi di DKI Jakarta
Foto : Rumah DP 0 Rupiah

Program e-KTP ini diketahui agak bermasalah dan tak sedikit orang yang terlambat memilikinya meski sudah lama tinggal di suatu daerah. Apa solusi dari Anies-Sandi?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan bahwa syarat tersebut bisa saja disesuaikan jika ada kasus warga yang sudah lama tinggal di Jakarta tapi baru memiliki e-KTP setelah 2014.

“Iya ada yang lama (pembuatan e-KTP nya). Nah itu nanti kita akan lihat penyesuaiannya seperti apa,” katanya.

Kata Sandi data penduduk warga tersebut bisa dilacak lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Akan tetapi yang bakal diprioritaskan sementara ini tetap yang memiliki e-KTP yang terbit maksimal tahun 2013.

“Tapi untuk awalnya yang akan di-launchingitu adalah yang dikhususkan bagi penduduk Jakarta yang sudah lima tahun tinggal, dengan tentunya keharusan dia memiliki e-KTP sejak 2013,” tambahnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pekan depan akan terbit dua Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai rumah DP Rp 0. Pergub yang pertama adalah pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengelola rumah DP Rp 0.

“Sudah keluar draft-nya. Target kita minggu ini finalisasi. Mudah-mudahan minggu depan sudah terbit (Pergub UPT rumah DP Rp 0),” katanya.

Sandi menambahkan Pergub kedua yang juga akan terbit di pekan yang sama bakal menjadi payung hukum mengenai pembiayaan rumah DP 0 rupiah. “(Yang terbit minggu depan) UPT dan pembiayaan. Dua Pergub,” lanjutnya.

Sandi menjelaskan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola rumah DP Rp 0 terbitnya memang bakal mundur. Untuk sementara, warga Jakarta bakal dilayani oleh unit pelaksana teknis (UPT) yang Peraturan Gubernurnya (Pergub) terbit pekan depan.

“Kita fokus dulu di UPT. Jadi ini bisa berjalan dan menerima dan memproses dari masyarakat yang ingin mendaftar ke rumah DP nol rupiah,” kata Sandi.

Lokasi Harga Rumah DP 0 Rupiah Anies Sandi
Foto : Lokasi Harga Rumah DP 0 Rupiah Anies Sandi

Di dalam buku tersebut yang dikutip detikFinance ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membeli harga rumah DP 0 Rupiah. Syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Jakarta

2. Fortocopy e-KTP DKI Jakarta, dikeluarkan tahun 2013 atau sebelumnya

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

4. Berusia minimal 21 tahun dan diprioritaskan sudah berkeluarga

5. Belum memiliki rumah

6. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah Pusat maupun Daerah

7. Bukti masa kerja atau usaha minimal 1 tahun

8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

9. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku

10. Bukti penghasilan dalam satu keluarga tidak melebihi batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (Rp 7.000.000)

Setelah syarat terpenuhi, ada sejumlah proses yang harus dilakukan lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut tahapannya:

1. Jika hunian sudah tersedia, warga bisa mengajukan permohonan rumah/apartemen dan bantuan pembiayaan kepada BLUD terkait

2. BLUD melakukan pemeriksaan awal dokumen sesuai persyaratan

3. Dokumen akan dikirimkan ke lembaga bank/non bank, setelah mendapat persetujuan dari BLUD

4. Lembaga bank/non bank akan melakukan verifikasi keuangan dari pemohon kredit

5. Apabila disetujui akan dilanjutkan proses perjanjian. Proses perjanjian akan dilanjutkan setelah persetujuan lembaga bank/non bank.

BACA JUGA : Bank Indonesia : Diharapkan Ekonomi Digital Mendorong Tingkat Ekonomi Masyarakat

Semoga Bermanfaat !

Source : detik.com, image : WinNetNews.com

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.